Merrydiana’s Weblog

Setelah Undang-undang PEMILU tahun 2008 disahkan dalam rapat paripurna DPR awal Maret lalu, adalah merupakan suatu momentum bagus bagi perempuan untuk terjun dibidang politik. Undang-undang ini memberi jaminan hukum bahwa Partai Politik harus mencalonkan 30% perempuan sebagai Calon Anggota Legislatif. Pasal 15 (d) mensayaratkan , Parpol dapat mendaftar sebagai peserta PEMILU bila menyertakan Surat keterangan dari Pengurus pusat PARPOL tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekuarang-kurangnya 30%. Sedangkan pasal 56 menyebutkan daftar calon yang diajukan PARPOL memuat paling sedikit 30% keterwailan perempuan. Dengan demikian undang-undang ini merupakan pencapaian penting perjuangan perempuan sejak PEMILU 1999 untuk menempatkan 30% perempuan di lembaga Perwakilan Rakyat (DPR) di tingkat pusat hingga kabupaten.

Penghitungan suara yang menganut sistem proporsional terbuka terbatas, menyebabkan perolehan suara calon-calon diberikan kepada calon yang berada pada nomor urut atas sampai memenuhi bilangan pembagian pemilih. Artinya bagi caleg perempuan masih menjadi tantangan besar untuk menjadi caleg terpilih. Oleh karena itu caleg perempuan harus memiliki rencana strategis khusus untuk menjadi caleg terpilih.

Ranah politik strategis caleg perempuan adalah pemilih perempuan itu sendiri. Suara perempuan untuk perempuan, merupakan suatu slogan yang menarik untuk dikaji. Kenapa suara perempuan untuk perempuan ? Perempuan penting untuk ikut menjadi pembuat keputusan politik. Perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami paling baik oleh perempuan sendiri, kebutuhan-kebutuhan ini meliputi ; isu-isu kesehatan reproduksi (seperti cara KB yang aman), isu-isu kesejahteraaan keluarga, kesehatan dan pendidikan anak, isu-isu kekerasan seksual dsb. Hanya dalam jumlah signifikan perempuan dapat menghasilkan perubahan berarti seperti; Perubahan cara pandang dalam menyelesaikan masalah-masalah politik dengan mengutamakan perdamaian dan cara-cara anti kekerasan. Perubahan kebijakan dan peraturan undang-undang yang ikut memasukkan kebutuhan-kebutuhan khusus perempuan sebagai agenda nasional.

Mengabaikan perempuan Indonesia dalam pembuatan keputusan politik sama artinya dengan meminggirkan mayoritas penduduk Indonesia dari proses politik. Selama puluhan tahun lembaga-lembaga politik di Indonesia beranggotakan sebagaian besar laki-laki dan menghasilkan keputusan-keputusan yang sangat dibentuk oleh kepentingan serta cara pandang yang mengabaikan suara perempuan. Dalam jumlah yang sedikit, suara prempuan tidak akan memiliki kesempatan untuk membawa perubahan yang berarti dalam proses pengambilan keputusan politik.

Oleh karena itu caleg perempuan juga harus memiliki potensi dan kompetisi yang tinggi. harus memiliki visi dan misi yang jelas dan terarah sesuai dengan kesetaraan gender. Margaret Tatcher adalah seorang politisi perempuan kaliber dunia yang memiliki visi dan misi yang kuat dengan mengandalkan political marketingnya. Caleg Perempuan sebaiknya menentukan target market di ranah politiknya masing-masing, artinya lebih memfokuskan ke market oriented.

Fenomena kurangnya keterwakilan perempuan dalam lembaga politik telah berlangsung lama. Sejak Pemilu-pemilu Orde Baru, jumlah perempuan yang menjadi anggota DPR rata-rata hanya berkisar 7 – 12 % atau sekitar 20-30 orang dari 500 anggota DPR. Suatu jumlah yang tidak memadai jika dilihat dari perspektif perlunya mengedepankan pengalaman bersama – laki-laki- dan perempuan -dalam proses pengambilan kebijakan politik. Maka adanya aturan keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota DPR dalam pencalonan ini layak disikapi dengan positif .

Namun sikap positif saja ternyata tidak cukup. Pasal 65 ayat 1 UU No.12/2003 yang menyebutkan partai politk “dapat” mempertimbangkan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam pencalonan legislatif. Pasal ini tidak secara imperatif meminta partai politik untuk mencalonkan sekuarng-kurangnya 30%. Kata “dapat” mengandung arti himbauan bukan bahasa hukum yang bersifat memaksa. Hal inilah yang perlu disikapi secara cermat oleh siapapun yang memiliki perhatian dalam mencipatakan proses demokrasi yang berkeadilan jender.

Mengapa Penting bagi perempuan untuk ikut menjadi pembuat keputusan politik ?

Perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami paling baik oleh perempuan sendiri. Kebutuhan-kebutuhan ini meliputi :

a. isu-isu kesehatan reproduksi, seperti cara KB yang aman

b. isu-isu kesejahteraan keluarga, seperti harga sembilan bahan pokok yang terjangkau , masalah kesehatan dan pendidikan anak.

c. isu-isu kepedulian terhadap anak, kelompok usia lanjut dan tuna daksa.

d. isu-isu kekerasan dan pelecehan seksual.

Keikutsertaan perempuan sebagai pembuat keputusan politik dapat mencegah diskriminasi terhadap perempuan yang selama ini terjadi dalam masyarakat seperti ;

a. diskiriminasi ditempat kerja yang mengangap pekerja laki-laki lebih tinggi nilainya daripada perempuan . Misalnya penetapan upah yang berbeda antara laki-laki dan perempuan untuk beban kerja yang sama.

b. diskriminasi dihadapan hukum yang merugikan posisi perempuan . Misalnya kasus perceraian.

Lebih dari setengah total jumlah penduduk Indonesia adalah Perempuan. Mengabaikan perempuan Indonesia dalam pembuatan keputusan politik sama artinya dengan meminggirkan mayoritas penduduk Indonesia dari proses politik.

Selama puluhan tahun lembaga-lembaga politik di Indonesia beranggotakan sebagian besar laki-laki dan menghasilkan keputusan-keputusan yang sangat dibentuk oleh kepentingan serta cara pandang yang mengabaikan suara perempuan. Dalam jumlah yang sedikit , suara perempuan tidak akan memiliki kesempatan untuk membawa perubahan yang berarti dalam proses pengambil keputusan politik.

Memahami Pentingnya keterwakilan perempuan dalam lembaga plitik dan mendukung jumlah perempuan yang duduk dalam lembaga-lembaga politik hingga mencapai jumlah yang signifikan agar dapat mempengaruhi proses pembuatan keputusa-keputsan politik.

Keterlibatan aktif perempuan dalam kancah politik bukanlah suatu hal yang berlebihan, dan bisa mengancam para politisi laki-laki ( baca:kekuasaan). tetapi merupakan suatu kewajaran dalam kerangka hak azazi manusia . Karena keterlibatan perempuan dalam politik adalah hak politik warga negara. Bukan semata-mata dilihat dari soal jumlah perempuan yang lebih banyak dari laki-laki (52%). Tetapi merupakan HAK yang patut diberikan.